Fenomena menjamurnya pedagang keliling, booth kontainer di pinggir jalan, hingga usaha kuliner rumahan bukan sekadar tren wirausaha modern. Ini adalah manifestasi dari Ekonomi Survival (survival economy)—kondisi ketika masyarakat membuka usaha bukan karena melihat peluang bisnis yang melimpah, melainkan karena tidak ada pilihan lain untuk bertahan hidup.
Di era pemerintahan Joko Widodo yang kini dilanjutkan oleh Prabowo Subianto, pertumbuhan angka UMK dan UMKM tercatat sangat masif. Namun, di balik angka statistik yang terlihat membanggakan, ada kenyataan pahit mengenai struktur ketenagakerjaan nasional kita.
1. Kenapa UMK & UMKM Melonjak Pesat di Era Jokowi & Prabowo?
Ledakan jumlah usaha mikro dan kecil belakangan ini didorong oleh kombinasi antara tekanan pasar kerja dan kemudahan teknologi:
- Deindustrialisasi Dini dan Gelombang PHK: Banyak sektor manufaktur (seperti tekstil dan alas kaki) yang gulung tikar atau efisiensi akibat gempuran barang impor murah dan penurunan permintaan ekspor. Pekerja yang ter-PHK beralih ke sektor informal.
- Pertumbuhan Angkatan Kerja yang Tidak Terpenuhi: Setiap tahun ada jutaan lulusan baru (SMA/SMK/S1), tetapi lapangan kerja formal yang tersedia jauh di bawah jumlah pencari kerja.
- Digitalisasi & Modal Minim: Akses pembayaran digital (QRIS) dan pemasaran media sosial memudahkan siapa saja untuk berjualan di depan rumah atau menggunakan gerobak dengan modal beberapa juta rupiah saja.
2. Penjual Keliling dan Stand Gerobak: Apakah Ini Bagus?
Secara sosiologis, maraknya pedagang kecil adalah jaring pengaman sosial alami. Tanpa sektor informal, angka kemiskinan ekstrem dan kriminalitas akibat pengangguran bisa melonjak tajam.
| Sisi Positif | Sisi Negatif / Tantangan |
|---|---|
| Menjaga Daya Beli: Uang tetap berputar di tingkat akar rumput (grassroots). | Produktivitas Rendah: Usaha mikro sulit berkembang (scale-up) dan modalnya cepat habis untuk konsumsi harian. |
| Bantalan Krisis: Menyerap tenaga kerja yang ditolak oleh sektor formal. | Tidak Ada Perlindungan: Pedagang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan, pesangon, atau kepastian pendapatan. |
| Kemandirian Ekonomi: Masyarakat tidak menggantungkan hidup sepenuhnya pada bantuan pemerintah. | Masalah Tata Kota: Berpotensi memicu persoalan ketertiban umum dan penggunaan fasilitas publik jika tidak ditata. |
3. Apa Pengaruhnya Terhadap Negara?
Dominasi sektor informal memiliki dampak ganda (double-edged sword) bagi perekonomian nasional:
- Rendahnya Penerimaan Pajak: Usaha mikro informal berada di bawah ambang batas pajak. Negara kehilangan potensi penerimaan tax ratio yang tinggi dari sektor usaha terpola.
- Jebakan Sektor Informal (Informality Trap): Perekonomian negara didominasi oleh unit bisnis bermodal kecil yang tidak menghasilkan inovasi teknologi tinggi atau nilai tambah yang besar.
- Stabilitas Sosial Terjaga: Sisi baiknya, pemerintah terbantu karena masyarakat menciptakan "lapangan kerjanya sendiri" tanpa membebankan APBN secara penuh.
4. Mengapa Negara Sulit Membangun Industri Kuat Seperti Negara Lain?
Banyak yang bertanya: Mengapa Indonesia tidak membangun pabrik manufaktur raksasa seperti China atau Vietnam untuk menyerap jutaan tenaga kerja? Jawabannya melingkupi beberapa hambatan struktural:
- Infrastruktur & Logistik yang Mahal: Sebagai negara kepulauan, biaya pengiriman barang antarwilayah di Indonesia masih terbilang tinggi dibanding negara daratan.
- Biaya Energi dan Bahan Baku: Banyak industri manufaktur masih bergantung pada bahan baku impor dan biaya energi yang belum sepenuhnya kompetitif.
- Efisiensi Regulasi: Birokrasi dan kepastian hukum dalam berinvestasi manufaktur skala besar sering kali kalah bersaing dengan negara tetangga seperti Vietnam.
5. Isu Gaji Rendah dan Pembatasan Usia Kerja
Dua isu ini menjadi alasan utama mengapa masyarakat memilih keluar dari perburuan kerja formal dan beralih ke gerobak usaha:
Masalah Diskriminasi Usia
Persyaratan kerja yang membatasi usia (misalnya "maksimal 24 atau 25 tahun") menutup pintu bagi pekerja senior atau mereka yang terkena PHK di usia 30-an. Sektor informal dan gerobak menjadi satu-satunya tempat yang tidak meminta syarat batas usia maupun ijazah.
Realita Logika Gaji
Gaji di sektor formal (terutama level entry-level atau buruh) kerap habis untuk biaya transportasi, sewa kontrakan, dan potong-memotong lain. Berjualan gerobak atau stand makanan—meski memiliki risiko tidak laku—memberikan ilusi atau peluang penghasilan harian yang bisa langsung dipakai untuk membeli beras hari itu juga.
Kesimpulan
Ekonomi survival melalui UMK dan pedagang gerobak adalah bentuk daya tahan luar biasa dari rakyat Indonesia. Namun, sebuah negara tidak bisa menggantungkan masa depan ekonominya hanya pada sektor informal.
Agar Indonesia tidak terjebak dalam status negara berpenghasilan menengah (Middle-Income Trap), pemerintah perlu membenahi regulasi pasar kerja, menghapus batasan usia yang diskriminatif, dan melakukan industrialisasi berorientasi ekspor yang benar-benar mampu menyerap tenaga kerja secara masif.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar